Hadiri Forum Parlemen Anggota MIKTA di Meksiko

Hadiri Forum Parlemen Anggota MIKTA di Meksiko, Puan Suarakan Kesetaraan Gender

Puan Maharani.

Puan Maharani dalam MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 di Meksiko, Senin (6/5/2024). (Foto: Istimewa)Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyuarakan sikap dukungannya terhadap kesetaraan gender. Hal itu diutarakan Puan saat menjadi pembicara dalam pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) ke-10 kali di Meksiko, Senin (6/5/2024).

Puan mengatakan, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik adalah kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara termasuk dalam demokrasi. Ia pun menyebut, perempuan masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3% sejak 5 tahun lalu.

“Dengan tingkat kemajuan yang cenderung lambat ini, kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada tahun 2063. Karenanya saya mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan pada berbagai institusi publik harus terus menjadi agenda prioritas global,” katanya.

“Tahun 2024 menjadi momentum bagi akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik. Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi,” jelas Puan.

Ia pun mengingatkan, demokrasi tidak akan berkembang tanpa dukungan dan partisipasi politik oleh perempuan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.

“Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memperkuat kualitas demokrasi, karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” ujarnya.

Komitmen Indonesia Terkait Kesetaraan Gender

Puan Maharani.

Puan Maharani dalam MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 di Meksiko, Senin (6/5/2024). (Foto: Istimewa)
Puan menyebut, komitmen Indonesia atas kesetaraan gender diterjemahkan ke dalam
berbagai kerangka kebijakan, di mana salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang.
mewajibkan minimal 30% kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap.
partai pada Pemilu.

“Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia, di.
antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan,” sebutnya.

“Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan .
politisi perempuan,” imbuh Puan.