Lanjutkan Bantuan Kemanusiaan dan Pangan, Jokowi: Lihat Dulu APBN, Tapi Tak Ada Janji
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mengkaji ulang keberadaan anggaran tersebut untuk memastikan kelanjutan program kemanusiaan yang dijadwalkan berakhir pada Juni 2024.
“Setelah Juni saya akan review APBN kita apakah ada anggarannya. Kalau begitu, akan terus berlanjut, tapi tidak ada janji, saya tidak berjanji. Saya akan membukanya dulu untuk melanjutkan hingga Desember. Tapi sekali lagi, kita harus lihat dulu apakah ada anggarannya atau tidak,” kata Jokowi saat ditemui warga Gudang Bulog Kampung Melayu, Desa Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu, 21 Maret 2024.
Ayu, salah satu penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah. Katanya “Saya senang sekali, alhamdulillah ini membantu kenaikan harga pangan, karena sekarang harga beras sangat mahal, jadi bantuan ini sangat berguna untuk kebutuhan keluarga saya dan suami, ” dia berkata. Warga lainnya, Maswah, menjelaskan bantuan tersebut meringankan bebannya. Ia pun berharap bantuan ini dapat terus berlanjut. “Kami berharap (bantuan) terus berlanjut karena membantu kami dan kami membutuhkannya,” kata Maswah.
Sementara itu, Paijan yang bekerja di bidang konstruksi mengaku senang bertemu Presiden Jokowi dan mengamini serta mengatakan bantuan pangan tersebut sangat membantu uang yang tidak terjamin. “Bagi keluarga seperti kami tentu sangat bermanfaat, karena penghasilan kami tidak tetap, kadang datang kadang tidak, dengan bantuan, kami merasa terbantu,” kata Paijan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran bantuan atau bansos pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga 29 Februari 2024, realisasi anggaran kemanusiaan mencapai Rp9,6 miliar.
Anggaran bansos kita meningkat signifikan dari Rp9,6 triliun menjadi Rp22,5 triliun, meningkat 135 persen dibandingkan tahun lalu, ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR dan Senayan, Selasa, 19 Maret 2024. . Produk ini memiliki lima postingan. Pertama, untuk Kementerian Sosial sebesar Rp12,8 miliar. Rinciannya antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada satu juta penerima manfaat atau KPM dan kartu jatah pokok kepada 18,7 juta KPM.
Kemudian untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp7,7 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk subsidi penerima kesejahteraan dan program jaminan kesehatan nasional bagi 96,7 juta peserta.
Sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencapai Rp 900 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 1.000 mahasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (Kip) untuk perguruan tinggi untuk 105.100 mahasiswa.
Kementerian Agama dikirimkan anggaran berikutnya sebesar Rp 1,1 triliun untuk kebutuhan bantuan pendidikan. Bantuan PIP untuk 1,4 juta mahasiswa dan KIP Kuliah untuk 11,1 ribu mahasiswa.
Terakhir, Rp 800 miliar dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bantuan darurat bencana.